Bus Teman Ahok Siap Konvoi Bersama Kendaraan Partai

Medium ahok parpolBasuki P. Purnama (Ahok) akhirnya menentukan jalur pencalonan dalam Pilkada DKI 2017 melalui partai politik bersama dengan tiga partai pendukung Golkar, Nasdem dan Hanura bersama-sama dengan Teman Ahok untuk melanjutkan tugasnya membenahi Jakarta.

Amalia, juru bicara teman Ahok menyatakan bahwa mereka menghargai dan mendukung keputusan Ahok. Sebelumnya Ahok telah melakukan dialog dengan perwakilan dari tiga partai pendukung Golkar, Nasdem dan Hanura. Akhirnya, Ahok memutuskan untuk maju menggunakan kendaraan partai politik bersama dengan Teman Ahok.

Amalia menjelaskan kendaraan partai dan kendaraan yang dirakit oleh Teman Ahok melalui Sejuta KTP mempunyai tujuan yang sama untuk mendukung Gubernur DKI Basuki P. Purnama, melanjutkan tugasnya membenahi dan menjadikan Jakarta Baru pada periode 2017-2022.

Teman Ahok menyatakan siap bekerjasama dengan teman-teman dari partai politik, agar Ahok bisa melanjutkan tugasnya membenahi Jakarta pada periode berikutnya. Sebelumnya Teman Ahok melakukan gerakan pengumpulan Sejuta KTP karena mereka merasa Ahok merupakan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan di Jakarta dan terancam tidak bisa maju kembali karena tidak punya partai, tengah berseteru dengan DPRD DKI, bahkan terancam dimakzulkan. Sehingga kecil kemungkinan Ahok akan dicalonkan kembali oleh partai politik.

Amalia menegaskan, Teman Ahok tidak anti parpol, tetapi kecewa terhadap partai politik yang ada seolah tidak mendengarkan suara masyarakat. Tujuan Teman Ahok saat itu adalah menunjukan pada Parpol, bahwa jika partai tak mendengar suara mereka, maka mereka bisa bergerak sendiri. Teman Ahok bergerak untuk menyediakan kendaraan alternatif untuk Ahok maju ke pilkada lewat jalur perseorangan. Sebuah jalur yang sah dan diakui oleh konstitusi.

Kini Sejuta KTP dukungan untuk Ahok telah terkumpul. Kendaraan alternatif telah dirakit Teman Ahok bersama dengan masyarakat Jakarta yang sudah berpartisipasi siap digunakan. Disisi lain, tiga partai yang menyatakan mendukung Pak Ahok untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017, disertai dengan surat rekomendasi resmi. Jumlah kursi ketiga partai tersebut di DPRD DKI juga telah memenuhi syarat untuk bisa mengajukan calon.

Sementara itu, tiga Parpol pendukung telah menyediakan kendaraan yang juga siap melaju mengantarkan Ahok ke tujuan. Kendaraan partai ibarat sedan yang bisa melaju di jalan yang mulus. Rute yang akan dilalui kendaraan ini relatif lebih mudah dan aman.

Dari pembicaraan Teman Ahok dengan partai pendukung ‘pemilik kendaraan’ (Golkar, Hanura, Nasdem). “Ada kesepakatan bahwa, kami mempunyai tujuan yang sama, dan tak mempermasalahkan jalur. Kita bisa seiring sejalan, konvoi bersama mencapai tujuan tersebut. Jika Ahok naik bus kami, mobil dari partai siap mengawal. Begitu juga jika Ahok memutuskan naik mobil partai, bus besar kami siap mengikuti,” tambahnya.

Amalia menegaskan demi kepentingan masyarakat Jakarta, Teman Ahok sadar harus menepikan ego dan hari ini, keputusan telah diambil. Semoga keputusan ini adalah jalan terbaik menuju Jakarta yang lebih baik.

sumber: Teman Ahok

Cara Ahok Dapatkan Dana untuk Hadapi Pilkada DKI 2017

170156020160704-154335780x390Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku memiliki berbagai cara untuk mendapatkan dana yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Namun, dia menyatakan tidak akan meminta bantuan kepada pengembang, seperti yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi kepada mantan petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja.

Ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7/2016), Ahok menyatakan bahwa ia meminta bantuan dari ‘Teman Ahok’ dalam bentuk sumbangan dengan cara mengumpulkan KTP di Teman Ahok. Jika satu juta orang (pengumpul KTP di Teman Ahok) nyumbang Rp 10.000, maka Ahok bisa mendapatkan Rp 10 miliar.

Ahok menambahkan, Teman Ahok sempat jual tiket Teman Ahok Fair dan mendapatkan Rp 1,8 miliar. Ahok menjelaskan dengan cara seperti tersebut ia bisa mendapatkan dana untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ahok juga berencana meminta sumbangan dari orang-orang yang ingin makan bersamanya. Warga kelas menengah ke atas yang mau makan bersamanya akan diterapkan tarif Rp 50 juta per kursi. Sementara untuk warga kelas menengah ke bawah, tiap meja dengan 10 kursi dikenakan tarif Rp 500.000, sehingga setiap orang hanya membayar Rp 50.000. Ahok mungkin akan mengadakan acara sarapan pagi bersama Ahoh, dan menurutnya penjualan kursi tersebut lumayan bisa digunakan untuk mendukungnya maju ke Pilkada 2017.

sumber: Kompas

Bareskrim Polri Panggil Ahok Terkait Lahan di Cengkareng

bareskrim-polri-panggil-ahok-soal-jual-beli-lahan-di-cengkareng-MVnyUs1yQV

Bareskrim Polri memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pagi ini, Kamis (14/6/2016). Ahok diminta datang untuk memberikan klarifikasi terkait kasus gratifikasi jual beli lahan di Cengkareng, Jakarta Barat yang diduga melibatkan anak buahnya.

“Memberi keterangan soal gratifikasi itu. Bukan Cengkareng aja, kan ada perumahan terima duit tuh, yang saya paksa mereka lapor ke KPK. Nah ternyata polisi tertarik untuk tahu hubungannya ke mana,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (14/6/2016).

Sebagai mana diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Cengkareng Barat karena ada proses hukum yang harus diselesaikan oleh pihak Ahok.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta Arifin, proses pembangunan rusunawa itu saat ini baru sampai tahap pembebasan lahan dan untuk sementara harus diproses hukum. Jika sudah masuk proses hukum, proses pembangunan akan dihentikan sementara.

Sebelumnya, pembelian lahan di Cengkareng Jakarta Barat menjadi polemik. Pasalnya Pemerintah Provinsi DKI dikabarkan membeli lahan milik sendiri.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Dinas Perumahan dan Gedung membeli lahan tersebut dari perseorangan yang diketahui bernama Toeti Noeziar Soekarno. Lahan untuk rumah susun tersebut dibeli dengan harga Rp668 miliar.

sumber: Okezone